Setiap tahun kita merayakan Hari Desa dengan panggung megah dan baliho terpasang di mana-mana. Namun, di balik hingar-bingar itu, satu pertanyaan menggigit muncul ke permukaan. Apakah desa hari ini sungguh merdeka hingga pantas bereuforia merayakannya?

Tulisan ini bukan bentuk pesimisme, melainkan kejujuran seorang kepala desa yang bergulat dengan kenyataan di lapangan. Saya menghadapi benturan keras antara semangat membangun dan sempitnya ruang gerak birokrasi setiap hari. Idealisme pemberdayaan sering kali kalah oleh realitas hilangnya “kemerdesaan desa” dalam berbagai aspek.

Desa kini seolah hanya menjadi lokus program, bukan lagi subjek pembangunan yang berdaulat. Regulasi terus bertambah dan menumpuk kewajiban administratif yang mempersempit ruang inovasi. Kita perlahan kehilangan kemerdekaan dalam mengambil keputusan strategis bagi warga sendiri.

Kepala desa memikul beban administratif setara instansi kabupaten tanpa dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Kami harus serba bisa mengurus pembangunan, anggaran, hingga konflik sosial tanpa henti. Ironisnya, kepala desa paling mudah menjadi sasaran kesalahan ketika regulasi yang rumit memicu masalah di kemudian hari.

Kehadiran Dana Desa patut kita syukuri, tetapi ketergantungan pada transfer pusat masih sangat tinggi. Desa sering kali tersandera oleh prioritas penggunaan anggaran yang turun dari atas sehingga sulit menjawab kebutuhan lokal yang spesifik. Kami merdeka secara teori, namun terikat erat dalam praktik eksekusi anggaran.

Euforia berlebihan terasa janggal dan menyakitkan saat desa masih berjuang keras mengelola dirinya sendiri. Hari Desa seharusnya menjadi momentum refleksi total atas relasi antara desa dan negara. Pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana regulasi benar-benar berpihak pada kemandirian desa, bukan sekadar menjadikannya objek laporan.

Masyarakat desa merindukan keleluasaan untuk menentukan masa depan mereka sendiri seperti masa lalu. Kita tidak menolak aturan, tetapi kita menuntut regulasi yang memerdekakan dan pengawasan yang bersifat mendidik. Kepercayaan penuh, kewenangan nyata, dan perlindungan hukum mutlak harus negara wujudkan segera.

Kita tetap perlu memperingati Hari Desa, bukan dengan pesta pora, melainkan dengan kesadaran kritis dan perlawanan moral. Jadikan hari ini sebagai pengingat bahwa desa merupakan pusat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Selama kemerdesaan desa belum pulih sepenuhnya, perayaan ini hanyalah simbol perjuangan yang belum selesai.